KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi melalui dinas Perkimtan dinas BMSDA dan dinas Lingkungan Hidup, senergitas dalam rangka mengoptimalkan serta memenuhi tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Bekasi Utara adakan Sosialisasi di bidang Pengawasan Pembangunan, bagi LPM BKM FKRW dan Pokja Banjir serta didukung penuh oleh Camat Bekasi Utara diaula Kantor Kecamatan Bekasi Utara, Selasa (29/04/25).
Dalam sambutan kegiatan dan dibuka oleh Camat Bekasi Utara lebih mengedepan rasa soladiritas antara lembagaan yang ada di Bekasi Utara
“Kegiatan ini baik buat kedepannya karena tugas dan fungsi LPM harus berjalan, sehingga kecamatan memfasilitasi kegiatan oleh karena itu diperlukan dalam mengawal proses pembangunan agar kualitas hasil pembangunan berjalan dengan optimal, terima kasih Forum Komunikasi LPM Bekasi Utara,” tegas Brama Sumpomo biasa di sapa Camat Bram.
Ketua Forum Komunikasi LPM Bekasi Utara Juhandi mengatakan, dari hasil temuan dilapangan banyaknya ketidak sesuaian dalam proses pembangunan dalam mengawal kinerja pelaksanaan pembangunan perlunya petunjuk atau SOP dalam melaksanakan proses dari dinas terkait.
“Dalam pengawasannya menghasilakan sebuah produk pembangunan yang berkualitas tidak asal. dan memenuhi standar LPM sesungguhnya membantu kinerja pemerintah kota untuk mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitaa tidak usah takut sama LPM,” ujar Juhandi.
Masih kata FK LPM, dengan melihat kondisi sekarang ini mengatasi banjir akibat tersumbatnya saluran pembuangan air dinas lingkungan hidup hadir sebagai bentuk tanggung jawab setiap laporan yang masuk akan segera ditindak lanjuti apa lagi terjalin sinergitas LPM dengan dinas Lingkungan Hidup diharapkan komunikasi yang baik, akan terjalin apabila adanya laporan pengaduan dari masyarakat perihal lingkungan atau bisa ke aplikasi yang ada di dinas lingkungan hidup.
Kepala Bidang BMSDA mengatakan kegiatan ini lebih banyak pada dinas BMSDA dan Perkimtan serta Lingkungam Hidup masyarakat sampaikan apa yang menjadi usulan diwilayah masing-masing melalui Musrenbang Pokir serta Renja dinas BMSDA
“Kita akan terbuka jika ingin berkomunkasi dengan kami baik pelaksanaan pembangunan saluran,pematusan atau kegiatan lain karena BMSDA terbagi menjadi beberapa bidang,” ujar Toni Kepala Bidang di BMSDA,
Ditempat yang sama Seķretaris Dinas Perkimtan Edi mengungkap, ini contoh yang baik antara LPM dengan dinas yang ada mungkin kegiatan ini yang pertama diadakan di Kota Bekasi terjalinnya sinergitas serta menjaga nilai sosial kemasyarakatan karena sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mampu melakukan terobosan dibidang pengawasan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya
“Kita ingin di kota bekasi menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas, oleh karena itu mari bersama bersinergi dan mengawal dengan baik sesuai tugas dan fungsi masing-masing,”ujar Edi Sekdis Perkimtan
Sekretaris Forum Komunikasi LPM Bekasi Utara Dody menyampaikan, bahwa janganlah hasil dari Musrebang tiap tahun tidak ada rasa keadilan coba pemerintah kota bekasi membuat skema berkeadilan dari hasil usulan musrenbang 1 RW wajib mendapatkan 1 Pembangunan dari usulan musrenbang masyarakat wajib bayar pajak ya harus dikembalikan buat masyarakat, silahkan saja ada RW yang mendapat dari hasil pokir dewan atau melalui renja dinas mau dapat 5 pelaksanaan.
“Tapi disini hasil dari musrenbang minimal mendapatkan 1 RW 1 pelaksanaan pembangunan bukan dari hasil pokir mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian pemerintah kota bekasi pembangunan yang berkeadilan itu hakekat dari keberhasilan pembangunan,” pungkas Dody (Fth/Uung)
