KOTA BEKASI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menggelar acara silaturahmi dan koordinasi berkelanjutan dalam momentum Idul Adha 2025 serta pasca-Pemilu dan Pilkada 2024 bersama pemantau pemilu dan stakeholder pada, Rabu (11/06/25)
Acara ini, menjadi ajang mempererat hubungan sekaligus membahas peran KPU dalam mendorong pengawasan demokrasi pasca-pemilu bahwa koordinasi antara KPU, Bawaslu dan masyarakat tidak berhenti usai pemilihan..
“Terajut sillaturahmi, koordinasinya berkelanjutan tidak selesai disaat pemilihan,” ujar Ali Syaifa Ketua KPU Kota Bekasi.
Dengan adanya, tantangan ke depan adalah memastikan pemerintahan yang terbentuk berjalan sesuai koridor demokrasi dalam penggunanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi supaya tepat sasaran.
“Kemarin, KPU dan Bawaslu berusaha keras agar proses demokrasi berjalan baik hari ini kami mengajak pemantau dan masyarakat untuk terus mengawasi kinerja pemerintah terutama dalam penggunaan APBD yang efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya
Ke depan, KPU Kota Bekasi akan fokus pada pendidikan politik bagi generasi muda untuk menjadikan bekal ilmu politik supaya dapat dimengerti sedetail dengan begitu siswa sadar dan akan menerima Program ilmu berpolitik.
“Kami akan masuk ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus untuk membangun kesadaran politik pelajar dan mahasiswa agar tidak apatis,” kata Ali.
Program tersebut rencananya dimulai Juli 2025, dengan tujuan mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan bonus demografi harus jadi modal percepatan kesejahteraan generasi muda harus partisipatif dan peduli kondisi sosial.
Menurut Ali, kewajiban utama KPU adalah menyelenggarakan pemilu dan pilkada namun pihaknya juga berinisiatif mendukung pendidikan politik dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kepemudaan.
“Ini bagian dari kepedulian kami, terutama di era digitalisasi agar anak muda semakin kreatif dan terlibat dalam proses demokrasi,” tutup Ali Syaifa Ketua KPU Kota Bekasi.
Acara ini diharapkan, menjadi langkah awal penguatan sinergi antara KPU pemantau pemilu dan masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (Fth/Mtrs/Uung)
