LANGSA – Dalam persiapan menyambut pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024, rapat koordinasi digelar di Aula Hotel Kartika Langsa hari ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pengawasan yang ketat terutama di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan melibatkan berbagai pihak, termasuk media massa.
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sriwahyuni, Koordinator Divisi Humas Pencegahan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat, berlangsung sepanjang hari ini. Salah satu fokus utamanya adalah pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, yang diatur oleh regulasi seperti PKPU No. 25 tahun 2023, Keputusan KPU No. 66 tahun 2024, dan Perbanwaslu No. 5 tahun 2023. Hal ini dianggap penting sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 7 tahun 2017.
“Kegiatan full satuhari, materi seperti tadi tetang pengawasan pemugutan dan perhitungan suara yang memamang memiliki regulasi yaitu didalam materi di paparkan adalah materi PKPU no 25 tahun 2023, keputusan KPU no 66 tahun 2024 dan perbanwaslu no 5 tahun 2023 dan ini semuanya tidak lari atau memang ini adalah tututan dari undang undang no 7 tahun 2017,” ujar Sriwahyuni koordinator Divisi Humas Pencegahan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat.
Pada rapat tersebut, disampaikan bahwa pengawasan pemilu tahun 2024 adalah tanggung jawab mutlak bagi Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) serta semua pihak yang terlibat. Dalam upaya memastikan keberhasilan proses demokrasi ini, rapat koordinasi juga dihadiri oleh unsur media Masa dari elektronik dan cetak. Kehadiran media diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan menjadi pengawas bersama dalam proses pemilu ini.
Sriwahyuni juga menegaskan bahwa pengawasan yang ketat, terutama di TPS, adalah kunci untuk memastikan keabsahan dan keberlangsungan proses pemilu. Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah, panitia pemilihan, pengawas pemilu, dan media diharapkan dapat menghasilkan pemilu yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. (hi)
