JOMBANG — Terpilihnya Kiai Mif dan Gus Kikin sebagai nahkoda baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membawa harapan sekaligus pekerjaan rumah besar. Jaringan NU Kultural (JANUR) meminta kepemimpinan baru tidak terjebak dalam residu konflik Muktamar dan segera mengembalikan NU pada mandat utamanya: mengurus umat, merawat kebhinekaan, dan berdiri mandiri dari kekuasaan.
Koordinator JANUR, Aan Anshori, menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Jombang, Senin (31/8/2026). Ia menyebut proses panjang dan berliku yang mengiringi terpilihnya duet tersebut merupakan gambaran kuatnya dinamika di tubuh NU.
Aan memaknai hasil tersebut sebagai pertemuan antara aspirasi warga Nahdliyyin dan kehendak Tuhan.
“Terpilihnya mereka melalui proses berliku merupakan cerminan aspirasi bumi (umat) sekaligus kehendak langit (Allah),” ujar Aan.
Namun, menurut JANUR, kemenangan dalam kontestasi Muktamar bukanlah garis akhir. Justru setelah kepemimpinan baru terbentuk, pekerjaan yang lebih berat menanti, yakni menyatukan kembali elemen-elemen NU yang sempat terbelah dan memastikan organisasi tidak kehilangan orientasi.
JANUR mengajukan sejumlah agenda yang dinilai mendesak untuk segera menjadi perhatian duet Kiai Mif dan Gus Kikin.
Agenda pertama adalah konsolidasi internal. JANUR mendorong duet tersebut merangkul seluruh faksi yang sempat terfragmentasi selama Muktamar.
Bagi JANUR, perbedaan dalam sebuah kontestasi organisasi merupakan hal yang wajar. Yang menjadi persoalan adalah apabila perbedaan tersebut berlarut hingga menggerus energi NU setelah Muktamar selesai.
Karena itu, kepemimpinan baru PBNU dinilai perlu segera membuka ruang rekonsiliasi dan memastikan seluruh elemen NU merasa menjadi bagian dari organisasi.
Agenda kedua berkaitan dengan relasi NU dan politik. JANUR berharap PBNU lebih memberikan perhatian pada persoalan sosial kemasyarakatan daripada politik praktis.
NU, menurut JANUR, memiliki pekerjaan yang jauh lebih besar daripada sekadar masuk dalam pusaran kekuasaan. Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketimpangan sosial, pemberdayaan ekonomi umat hingga problem kebangsaan membutuhkan energi organisasi yang besar.
Karena itu, kepemimpinan baru PBNU didorong untuk mendengar kembali aspirasi Nahdliyyin yang menginginkan NU hadir terutama sebagai kekuatan sosial-keagamaan.
JANUR juga meminta NU mempertegas perannya sebagai pengayom kebhinekaan Indonesia. Peran tersebut, menurut JANUR, tidak cukup diwujudkan melalui slogan toleransi. NU perlu memastikan kelompok-kelompok yang rentan dan selama ini berada di pinggir kehidupan sosial turut memperoleh ruang perlindungan, termasuk kelompok minoritas agama dan kepercayaan, kelompok dengan keragaman gender dan orientasi seksual, serta penyandang disabilitas.
Bagi JANUR, kemampuan mengayomi kelompok yang berbeda menjadi salah satu ukuran penting seberapa jauh NU mampu menerjemahkan nilai Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan kebangsaan.
Persoalan pesantren juga menjadi perhatian. JANUR berharap pesantren tetap menjadi kawah candradimuka pendidikan Islam yang melahirkan generasi berilmu, berakhlak, toleran, dan menghargai martabat manusia.
Pada saat yang sama, praktik kekerasan di lingkungan pesantren, terutama kekerasan seksual, harus dicegah dan ditangani secara serius.
JANUR menilai pesantren tidak hanya harus menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga ruang pendidikan yang aman bagi seluruh santri.
Di atas seluruh agenda tersebut, Aan menekankan satu hal yang dianggap paling mendasar, yakni kemandirian NU, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah.
“Khususnya terhadap pemerintah. Dengan kemandirian ini, NU akan lebih merdeka berkontribusi bagi Indonesia,” kata Aan.
Pernyataan itu menjadi pesan paling tegas JANUR kepada kepemimpinan baru PBNU. Menurut organisasi tersebut, hubungan NU dengan pemerintah tetap penting, tetapi kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menghilangkan independensi organisasi.
NU justru dinilai akan lebih kuat apabila mampu menjadi mitra kritis pemerintah: mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat sekaligus memberikan kritik ketika kebijakan negara menyimpang dari kepentingan publik.
Dengan demikian, kepemimpinan Kiai Mif dan Gus Kikin akan menghadapi ujian bukan hanya untuk mengelola organisasi, tetapi juga menentukan wajah NU di tengah perubahan politik dan sosial Indonesia.
JANUR berharap momentum pergantian kepemimpinan PBNU menjadi titik balik. Konflik dan fragmentasi pascamuktamar tidak boleh menjadi warisan. Sebaliknya, seluruh energi organisasi harus dikembalikan untuk kepentingan umat dan bangsa.
Bagi JANUR, NU yang kuat bukan NU yang dekat dengan kekuasaan, melainkan NU yang cukup mandiri untuk bersuara ketika umat dan bangsa membutuhkan.(msa)
