BERAU – Kondisi pagar beton di belakang area Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Berau, yang berlokasi di kawasan Gang Jeruk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, memicu kekhawatiran serius bagi warga sekitar. Struktur pagar yang berdiri lebih tinggi dibandingkan bangunan rumah warga di bawahnya dinilai berada dalam kondisi mengkhawatirkan dan berpotensi ambruk apabila tidak segera mendapat penanganan permanen.
Kekhawatiran warga bukan tanpa dasar. Berdasarkan peninjauan di lokasi, tanah di bagian bawah pagar dilaporkan mengalami longsor, terutama saat curah hujan tinggi. Material tanah yang runtuh dari sisi pagar bahkan telah menutup saluran drainase, menyebabkan jika air hujan meluap dan masuk ke dalam permukiman warga saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
Peringatan Diabaikan Sejak Masa Konstruksi
Pemilik rumah yang terdampak mengaku telah berulang kali menyampaikan keluhan ini kepada pihak sekolah. Menurut keterangan warga, persoalan ini sebenarnya sudah disuarakan sejak proses pembangunan pagar berlangsung.
Saat itu, warga telah mengingatkan para pekerja agar pembangunan pagar dilengkapi dengan konstruksi penahan tanah atau turap, mengingat posisi pagar yang lebih tinggi dari rumah warga serta kontur tanah yang rawan longsor. Namun, peringatan tersebut diduga tidak ditindaklanjuti, sehingga pagar tetap dibangun tanpa sistem penahan yang memadai.
“Kini kekhawatiran kami menjadi kenyataan. Tanah mulai runtuh, drainase tertutup, dan air masuk ke rumah. Kami khawatir jika hujan deras kembali terjadi, pagar bisa roboh menimpa rumah dan membahayakan keselamatan penghuni,” ujar salah satu warga setempat, Rabu 8/9/2026).
Sengketa Administrasi Lahan Muncul
Selain isu keselamatan fisik, warga juga menyoroti adanya ketidakjelasan administrasi terkait luas lahan sekolah. Berdasarkan dokumen pelepasan tanah yang dimiliki warga, luas awal lahan tercatat sebesar 25 x 25 meter. Namun, dalam proses pengurusan balik nama surat tanah belakangan ini, ukuran tersebut berubah menjadi 17,5 x 25 meter.
Warga menyebut adanya penggunaan sebagian tanah selebar enam meter untuk kepentingan sekolah tanpa disertai surat persetujuan atau dokumen tertulis yang jelas. Meskipun pemilik awal tanah tidak mempermasalahkan hal tersebut demi kepentingan pendidikan pada masanya, perubahan data administratif ini kini menuntut kejelasan dan transparansi dari pihak berwenang.
Bantahan Atas Klaim Penolakan Turap
Di tengah eskalasi masalah, muncul perbedaan versi antara warga dan pihak sekolah. Warga membantah keras pernyataan Kepala Sekolah SMPN 5 Berau yang menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan pernah datang ke rumah warga untuk mengonfirmasi rencana pemasangan turap namun ditolak.
“Kami tegas membantah. Tidak pernah ada perwakilan Dinas Pendidikan yang datang ke rumah kami untuk konfirmasi, dan kami pun tidak pernah menolak pembangunan turap. Justru kami sangat membutuhkan itu,” bantah warga.
Melihat adanya perbedaan keterangan ini, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya Dinas Pendidikan, untuk tidak hanya mengandalkan laporan sepihak. Mereka meminta instansi terkait turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan faktual dan klarifikasi kepada semua pihak yang terlibat.
Desakan Tindakan Konkret Sebelum Bencana Terjadi
Warga mendesak Pemkab Berau untuk segera mengambil langkah konkret sebelum kondisi semakin memburuk. Langkah yang diharapkan meliputi pemeriksaan teknis terhadap konstruksi pagar, stabilitas tanah, kebutuhan pemasangan turap, serta perbaikan fungsi drainase.
Selain itu, klarifikasi terbuka mengenai riwayat perubahan ukuran tanah juga diminta untuk mencegah sengketa yang lebih besar di masa depan.
“Jangan menunggu pagar roboh atau ada korban baru bergerak. Jika bencana itu benar-benar terjadi setelah kami memberi peringatan bertahun-tahun, pertanyaannya nanti bukan lagi mengapa tidak diperbaiki, tapi siapa yang harus bertanggung jawab,” tutup warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Berau maupun pihak SMPN 5 Berau terkait tuntutan warga tersebut. ( pepbon )
