YOGYAKARTA — Indonesia boleh tetap bernama republik. Namun, ketika kekuasaan publik dikuasai segelintir elite, politik berubah menjadi ruang pewarisan kekuasaan, dan kepentingan rakyat tersisih, republik terancam tinggal nama.
Ketua Umum DPN Generasi Muda Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (Genmuda ISRI) Diasma Sandi Swandaru menegaskan hal tersebut menjelang Kursus IWAK (Ideologi dan Wawasan Kebangsaan) #6, Jumat (11/9/2026).
Dalam wawancara via telepon, Kamis (10/9/2026), Diasma mengatakan persoalan Indonesia bukan lagi sekadar soal demokrasi dan pergantian kekuasaan. Yang lebih mendasar adalah apakah kekuasaan masih bekerja untuk kepentingan publik atau telah dibajak kepentingan privat.
“Republik jangan berhenti sebagai nama. Yang harus kita lihat adalah praktiknya. Apakah kekuasaan benar-benar kembali kepada rakyat atau justru terkonsentrasi pada segelintir kelompok?,” tegasnya.
Menurut Diasma, gejala oligarki, politik patronase, dinasti politik, dan pertautan kepentingan bisnis dengan kekuasaan menunjukkan munculnya Republican Deficit atau defisit republikanisme. Negara tetap berbentuk republik, tetapi nilai-nilai republiknya terancam terkikis.
“Rakyat jangan hanya dijadikan pemilih lima tahunan. Setelah mencoblos, jangan kemudian kehilangan kendali atas negara,” ujarnya.
Kursus IWAK #6 akan mengupas persoalan tersebut melalui tema “Sekali Lagi Respublica Bukan Resprivata: Kembalikan Indonesia ke Jalan Republikanisme.” Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. akan membahas batas konstitusi terhadap kekuasaan, sementara Tapiheru Joash Elisha Stephen, Ph.D. membedah oligarki, dinasti dan privatisasi kekuasaan. Diasma menegaskan, perjuangan mempertahankan republik bukan sekadar mengganti penguasa.
“Pertanyaannya sederhana: republik ini milik rakyat atau sedang dibajak oleh segelintir elite?”
Kursus IWAK #6 digelar daring melalui Zoom, Jumat (11/9/2026), dengan peserta dari kalangan mahasiswa, aktivis, akademisi, profesional, politisi, birokrat, teknokrat, dan masyarakat sipil. (msa)
