Oleh karenanya, dia mengharapkan permasalahan dapat ditindaklanjuti dengan Dirjen AHU, Kementerian Koperasi dan Kementerian Investasi/BPKM.
“Masalah ini dapat diselesaikan dan mencegah kendala kedepan terkait sistem online antar Kementerian/Lembaga, sehingga dapat mendukung tujuan pemerintah mewujudkan Kemudahan Berusaha Ease of Doing Business (EoDB) bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ujarnya.
Sementara, Notaris juga menyampaikan keluhan terkait dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak ada saat melakukan pendafaran Nomor Induk Berusaha (NIB) pada sistem OSS. (Bmg)
