JAKARTA – Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dibawah Komando Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, bersama Wakilnya Dr Sunarta mendapatkan apresiasi dari Komis Kejaksaan Republik Indonesia. Keberhasilan itu tentunya tak lepas dari pada peran para Jaksa Agung Muda (JAM) di berbagai bidang beserta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Tony Spontana.
Hal ini berdasarkan hasil dua survei yang dilakukan Kompas dan Indikator yang menunjukkan peningkatan signifikan dan tren positif terhadap kepercayaan public (public trust) Kejaksaan RI. Sedangkan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Amir Yanto menghibau kepada jajaran intelijen agar melakukan program Jaksa Masuk Desa di seluruh Kejaksaan, kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam dua siran persnya, di Jakarta, pada Senin, (9/5/2022).
“Peningkatan kepercayaan publik didukung oleh seluruh jajaran Kejaksaan RI mulai dari jajaran Bidang Pembinaan, jajaran Bidang Intelijen, jajaran Bidang Tindak Pidana Umum, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus, jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, jajaran Pidana Militer, jajaran Bidang Pengawasan, serta jajaran Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) yang telah berupaya membuat terobosan dan kinerja yang baik dalam membangun kepercayaan publik kepada Kejaksaan RI,” ujar Ketua Komisi Kejaksaan RI, (Komjak) RI Barita Simanjuntak.
Seluruh jajaran dan komisioner sangat bangga, kata Barita, karena di setiap kesempatan bertemu mitra kerja strategis lain, selalu disampaikan kehebatan dan keberhasilan kinerja Kejaksaan RI.
“Kami berharap agar Kejaksaan lebih hebat lagi dalam memantapkan kinerjanya pada penegakan hukum yang berkualitas serta tidak berpuas diri sehingga terus berupaya meningkatkan kinerja dan berusaha keras agar penilaian di penegakan hukum berbasis pada tugas, pokok, dan fungsinya serta berbasis pada capaian kinerja riil,” tandasnya.
JAKSA MASUK DESA
Sedangkan dalam siaran pers yang terpisah, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung Amir Yanto menyarankan kepada jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan di seluruh Indonesia agar melakukan penyuluhan dan penerangan hukum dengan program Jaksa Masuk Desa (JMD). Menurutnya dengan adanya program Jaksa Masuk Desa (JMD) dapat menciptakan harmonisasi dan menekan konflik di desa.
