KOTA BEKASI – Tengah banyaknya peredaran narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan, H. Mustofa, S.Sos dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bekasi mendesak agar pihak Pemerintah Kota Bekasi mengadakan test urine secara berkala bagi pegawai pemerintah kota bekasi.
Hal ini, menurut H. Mustofa, S.Sos yang juga Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, untuk pecegahan bagi para aparatur pemkot. “Sebab, bukan tidak mungkin, bisa saja pegawai pemkot yang coba-coba menggunakan penyalah gunaan narkotika,” ungkapnya, Minggu (14/8/2022).
Test urien ini, tambahnya, bisa dilakukan secara berkala. Bisa setiap tiga bulan, atau 6 bulan sekali.
Pada kesempatan itu juga, H Mustofa mengkritik, masalah program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tidak pernah tuntas dari tahun ke tahun di Kota Bekasi.
Padahal, menurutnya anggaran pendidikan kota bekasi capai Rp 1, 7 triliun dari total APBD Rp 5,8 triliun dengan mengacu 20 persen sesuai perintah undang-undang meskipun anggaran ini besar tapi belum memberi dampak positif masalah pendidikan karena daya tampung siswa tidak berubah.
“Perbandingannya, sederhana saja. Ideal Pemkot Bekasi punya sekolah per-kecamatan? Sebanding-tidak, angka wajib belajar antara SD dan SMP yang ada di wilayah tersebut,” kata H. Mustofa, S.Sos di akhir percakapan. (Adikarya Parlemen).
