Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
HukumKejaksaan

Penyidik Kejagung Geledah 14 Lokasi Kasus Dugaan Korupsi Pertambangan PT AKT

×

Penyidik Kejagung Geledah 14 Lokasi Kasus Dugaan Korupsi Pertambangan PT AKT

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

JAKARTA — Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 14 lokasi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kabupaten Murung Raya.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan tersangka Asmin Tan (ST) yang diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan tambang batu bara dalam kurun waktu 2016 hingga 2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna, menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang tersebar di beberapa provinsi.

“Total terdapat 14 lokasi yang digeledah, meliputi wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2026).

Adapun rincian lokasi penggeledahan meliputi 10 titik di DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang mencakup kantor PT AKT, kantor PT MCM yang terafiliasi dengan tersangka, rumah tersangka ST, serta tempat tinggal sejumlah saksi.

Baca Juga :  Kejagung Tahan Mantan Kajari Enrekang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Baznas

Selanjutnya, kata Anang tiga lokasi berada di Kalimantan Tengah, yakni kantor PT AKT, kantor KSOP, serta kantor kontraktor tambang PT ARTH. Sementara satu lokasi lainnya berada di Kalimantan Selatan, yaitu kantor PT MCM.

“Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas operasional pertambangan” katanya.

Barang bukti tersebut lanjut Anang meliputi dokumen pengeboran, perangkat elektronik seperti alat komunikasi, CPU, dan server, serta uang tunai dalam mata uang asing. Seluruh barang bukti tersebut telah disita untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

“Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM Pidsus tertanggal 25 dan 26 Maret 2026, serta Surat Perintah Penggeledahan tertanggal 25 Maret 2026,” ungkapnya.

Kejagung menegaskan, proses penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan tambang tersebut. (Amri)

Example 300250
Example 120x600