KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi akhirnya menemui massa aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) gelar aksi unjuk rasa terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi,
Jalan Ahmad Yani No. 1 Marga Jaya Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat
dalam aksi massa mendesak Pemerintah Kota Bekasi mencopot Pelaksana Tugas (PLT) Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Kamis (16/07/26).
Massa aksi memasuk ke area Kantor Wali Kota Bekasi untuk menyampaikan tuntutan secara langsung, namun Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak berada di lokasi sedang dibandung para demonstran akhirnya diterima Agus Harpa Sanjaya Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Kabag Perekbang) Setda Kota Bekasi.
Dalam keterangan resmi Agus Harpa Sanjaya kepada peserta aksi menyampaikan, bahwa Wali Kota Bekasi telah mendengar aspirasi yang disampaikan oleh GMNI dan memerintahkan perangkat daerah untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan yang disampaikan.
“Saya sudah menyampaikan bahwa apa yang disuarakan oleh adik-adik GMNI telah didengar oleh Pak Wali Kota, beliau memerintahkan agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui Inspektorat, BKPSDM, dan Diskominfo terkait aplikasi yang dimaksud, serta BKPSDM untuk menelusuri kebenaran dugaan tersebut,” ujar Kabag Perekbang.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi tidak akan tinggal diam apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi terkait.
“Kalau memang nantinya dinyatakan benar berdasarkan hasil pemeriksaan, tentu akan ada tindak lanjut. Pemerintah Kota Bekasi tidak akan tinggal diam karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” katanya.
Agus menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen memastikan seluruh anak di Kota Bekasi mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ia menilai program sekolah gratis yang saat ini dijalankan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan warga.
“Intinya, warga Kota Bekasi harus sekolah. jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah ini merupakan Amanat Undang-Undang karena itu, Pak Wali Kota terus mendorong program sekolah gratis termasuk disekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak tertampung kesekolah negeri,” jelas Agus Harpa Sanjaya.
Terkait data sekolah gratis tingkat SMPN yang dipertanyakan peserta aksi, Agus mengaku belum mengetahui secara rinci dan meminta agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Sementara itu, Koordinator Aksi GMNI, Rafi menegaskan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pendidikan di Kota Bekasi, Ia berharap Pemerintah Kota Bekasi segera menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir setelah perwakilan massa menyampaikan aspirasi kepada pihak Pemerintah Kota Bekasi.
(Fth/Hss/Uung)
