PANGKALPINANG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anas Saeful Anwar melaksanakan penandatanganan kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin Tahun Anggaran 2022 di Balai Pengayoman Lantai 2 Kanwil Kemenkumham Babel, Senin (21/2/2022).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dulyono, Kepala Divisi Administrasi Itun Wardatul Hamro Kepala Bidang Hukum Eko Saputro, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum & JDIH Muhamat Ariyanto beserta jajaran Staf.
Dalam sambutannya, Kakanwil mengingatkan kepada para Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dapat meningkatkan kualitas layanan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
“Seandainya menemui kendala di lapangan, silahkan untuk dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Kepulauan Bangka Belitung,” kata Anas Saeful Anwar.
Dengan demikian, Kakanwil juga mengharapkan para OBH dapat lebih maksimal melaksanakan program Bantuan Hukum, baik yang litigasi maupun non litigasi.
“Para OBH juga dipersilahkan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki anggaran terkait Bantuan Hukum. Namun, jangan sampai terjadi proses pengajuan ganda terhadap perkara yang diajukan, baik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung maupun pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota,” pungkasnya. (Bmg)
