PALU – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Tengah (Sulteng) Pipuk Firman Priyadi, SH, MH, memimpin permohonan penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui, Kejaksaan Negeri Poso, Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Kejaksaan Negeri Palu.
Penghentian tuntutan tersebut berlangsung diruang Vicon lantai 3 kantor kejaksaan tinggi sulteng jalan Samratulangi Palu.
Ekspos dilakukan secara virtual bersama Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Jampidum Kejagung RI.
Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Poso, Kepala Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan para Kepala Seksi (Kasi) dan staf Pidum Kejati Sulteng.
Adapun berkas perkara yang diajukan penghentian penuntutannya berdasarkan Restorative Justice (RG) yaitu dari Kejari Poso atas nama Ratna Pincara melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Dari Kejari Parigi Moutong atas nama Tajuddin melanggar pasal 351 ayat (1) dan dari Kejari Palu atas nama Andi Saputra melanggar pasal 480 KUHP.
Adapun alasan dilakukannya permohonan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu telah terpenuhinya syarat untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran JAMPIDUM nomor 01/E/EJP/02/2020 selanjutnya tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan permohonan tersebut pada JAMPIDUM. (Joem)
